TIMIKA, CARTENZNEWS.com-Untuk mewujudkan smart city atau kota pintar di Kabupaten Mimika, Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob berpesan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus kreatif, punya inovasi karena tujuan smart city untuk kesejahteraan masayarakat sehingga harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.
Menurutnya smart city bukan semata-mata aplikasi, karena aplikasi hanya sarana saja tetapi regulasi yang harus dipikirkan terlebih dahulu, perlu kreatifitas OPD dan yang paling penting adalah keseriusan dan komitmen dari semua instansi pemerintah untuk betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
“Kita ini sudah ada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah-red), RPJMD ini kemudian dituangkan dalam master plan smart city. Dalam master plan smart city inikan mengadopsi RPJMD, hanya saja OPD-OPD ini mereka tidak pernah membaca barang-barang itu dengan baik, simpan semua di laci karena tidak punya komitmen, tidak punya perhatian terhadap apa yang kita rencanakan. Jadi kalau kita bicara anggaran untuk mewujudkan smart city ini sebenarnya sudah ada disetiap OPD,” kata Johannes saat ditemui wartawan di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Hotel Horison Ultima, di Jalan Hasanuddin Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kamis (4/5/2023).
Ia mengatakan untuk mewujudkan smart city, semua OPD harus bekerja sama, misalnya untuk menghidupkan pariwisata di Kabupaten Mimika, Dinas Kominfo menjadi marketing. Melalui aplikasi, Dinas Kominfo menjual produk pariwisata di Mimika ke seluruh dunia, namun untuk akses ke tempat-tempat wisata ini harus ada jalan yang baik, perlu ketersediaan produk usaha mikro, kecil dan menangah (UMKM) sehingga semua OPD harus terlibat.
“Jadi orang yang datang di suatu tempat untuk berwisata, dia bisa dapatkan semua itu dan kita harus keroyokan dalam mewujudkannya, tapi yang terjadi selama ini kita kerja parsial, ego sektoral terlalu tinggi. Misalnya dinas pariwisata kerja sendiri, pikir sendiri masalah air bersih, masalah parkir. Tidak begitu sebenarnya, harus terintegrasi,” kata John.
(Foto: Yosefina/CARTENZNEWS.com)
Ia mengatakan smart city itu sebenarnya bisa membuat masyarakat menjadi cerdas, akses masayarakat terhadap pelayanan publik lebih gampang dan memberdayakan perekonomian masyarakat. Konsep smart city ini mulai diterapkan di Mimika sejak Tahun 2017 namun selama ini hanya beberapa OPD yang berusaha untuk mewujudkannya, salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“kalau untuk Disdukcapil, smart goverment sudah cukup baik, tapi smart city ini kita ada enam komponen, yaitu smart economy, smart people, smart governance, smart government, smart mobility, smart environment dan smart living. Selain smart government yang lain tidak jalan semua,” ucapnya.
Dia mengakui pelayanan pemerintahan semakin dekat dengan masyarakat, namun pelayanan lainnya tidak berjalan maksimal seperti sampah masih berserakan di mana-mana, karena pemerintah masih dengan pola kerja yang sama, kumpul, angkut dan buang. Mindset berpikir pemerintah selama ini hanya itu saja. Akhirnya muncul persoalan lain di TPA karena di sana ada warga. Pengolahan sampah ini harus titik beratnya lama kelamaan sampah memiliki nilai ekonomis, sehingga warga tidak lagi berpikir untuk buang sampah tapi justru dikumpul untuk dijual.
“Saya berharap inovasi-inovasi ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah, OPD-OPD. Makanya kemarin saya bilang mari kita pergi ke Banyumas, kita lihat bagaimana pengolahan sampah jadi jangan hanya berpikir bahwa sampah itu hanya dengan kumpul, angkut dan buang. Harus ada inovasi pengolahan sampai jadi barang nilai ekonomis yang kita harus jual. Lama-lama warga tidak mau buang sampah, mereka kumpul smpah lalu jual,” ujar John.
Ia menambahkan untuk mewujudkan smart city ini tugas pemerintah ada dua yakni sebagai regulator dan fasilitator. Regulator berarti membuat aturan atau regulasi dan fasilitator berarti memfasilitasi pelaksanaan program untuk mendukung smar city yang ujung-ujungnya untuk pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien.
“Jangan semua-semua pemerintah yang kerja, pemerintah bisa mengajak stakeholeder lain, pihak swasta untuk bisa kerja sama. Dengan FGD hari ini saya berharap bisa membuka pikiran kita pemerintah untuk berpikir bagaimana carannya melayani masyarakat secara efektif dan efisien,” pungkasnya.
Sementara itu narasumber dari kegiatan FGD tersebut, Dr. tech. Wikan Danar Sunindyo, S.T, M.Sc., dari ITB yang juga sebagai pembina smart city di Timika menjelaskan konsep smart city di Indonesia adalah mendirikan gagasan dari suatu daerah, bisa mendayagunakan kemampuanya, keunikannya untuk mengembangkan daerah secara inovatif yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk bisa mencapai tujuan dari daerah tersebut.
Sehingga harus mengumpulkan semua OPD dan sumber daya yang ada, tidak hanya dari pemerintah saja tapi juga warga masyarakatnya supaya bisa mendukung program smart city di Kabupaten Mimika.
Untuk penganggaran, lanjut dia memang harus fokus, artinya Pemkab Mimika menentukan apa yang seharusnya diprioritatskan, misalnya untuk pengembangan pendidikan dan fasilitas kesehatan. Jadi untuk layanan publik harus nomor satu, setelah itu hal lain yang sifatnya ke pemerintahan bisa jadi prioritas berikutnya.
Menurutnya pengembangan smart city di Mimika sejauh ini sudah banyak perubahaan, terutama dari sisi infratsruktur. “Kita bisa melihat untuk infsrastruktur IT (information technology-Red) sudah banyak dibangun di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah pesisir namun memang untuk pegembangan dan pemanfaatnya oleh masyarakat perlu mendapat perhatian. “Waktu kemarin di masa pandemi ini banyak kegiatan aktifitas yang menjadi terhambat karena orang tidak boleh ketemu, sebanarnya dengan adanya sarana dan prasarana IT ini supaya aktifitas masyarakat memanfaatkan pernagkat-perangkat informasi,” ujarnya.
Ia berharap dengan FGD ini pimpinan OPD menjadi lebih paham, kerena selama jangka waktu tujuh tahun banyak pergantian di pimpinan OPD jadi banyak yang sebelumnya sudah memahami, sudah mengerti tentang smart city perlu penyegaran kembali. “Jadi diharapkan untuk pimpinan baru yang tidak mengikuti dari awal sekarang jadi lebih paham dan bisa mendukung kegiatan smart city di Kabupaten Mimika,” kata Wikan.
Narasumber lainnya dalam kegiatan yang diikuti oleh pimpinan atau perwakilan dari semua OPD di lingkup Pemkab Mimika, Anggota DPRD Mimika dan sejumlah stakeholder ini yakni, Ir. Windy Gambetta, M.B.A. yang juga dari ITB, sebagai pembimbing smart city di Mimika dan Dyenti Loan, Government Solution Expert at Lintasarta.
Wartawan/Editor: Yosefina
