TIMIKA, CARTENZNEWS-Plt Bupati Mimika menyoroti kinerja Dewan Smart City yang tidak maksimal sehingga program-program smart city di Kabupaten Mimika tidak berjalan maksimal. Menurutya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang konsisten menajalankan program-program mendukung terwujudnya kota cerdas dengan membuat regulasi dan inovasi hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi (Disdukcapil).
Sehingga Kabupaten Mimika bisa tiga kali mengirim produk smart city ke pemerintah pusat yang merupakan hasil inovasi Disdukcapil.
Baca Juga
“Terimakasih Pak Kadis Dukcapil Mimika untuk inovasi-inovasinya. Kalau Disdukcapil tidak ada kita sudah dieliminasi lama. Tapi ada teman yang bisa mempertahankan Mimika tetap masuk 100 kabupaten, kota untuk jadi smart city di Indonesia. Disdukcapil sekarang dengan inovasi yang kelima belas sudah membuat kita masih bertahan di smart city, baik dengan aplikasi, pelayanannya maupun kebijakan-kebijakan dan regulasi,” puji Johannes disambut tepuk tangan peserta rapat Dewan Smart City di Hotel Horison Ultima, Jalan Hasanuddin Timika, Ibukota Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu (31/5/2022).
Ia berharap OPD lain bisa mencontohi kinerja dari Disdukcapil. Menurup Johannes, sebenarnya ada OPD-OPD yang sudah menyusun program-program untuk mendukung smart city namun tidak konsiten dalam pelaksanaannya.
Johannes berharap Tahun 2023 mendatang, Dinas Lingkungan Hidup dalam pelayanannya, sesuai standar smart city. “Kita sudah pergi study banding, belajar dan didukung dengan aplikasi-aplikasi, kita harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal,” ujarnya.
Menurut Johannes, dalam rapat Dewan Smart City ini, sebenarnya untuk finalisasi usulan-usulan program yang akan disampaikan pada rapat evaluasi smart city tingkat nasional di Surabaya pada tanggal 12 sampai 15 Juni 2023.
Namun ia sangat menyayangkan dari peserta yang mengikuti rapat hanya tiga pimpinan OPD yang hadir yakni, Kepala Disdukcapil, Slamet Sutejo, Kepala Dinas Perikanan, Antonius Welerubun dan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Albertus Tsolme. Sementara OPD lain mengutus perwakilan. Dewan smart city juga melibatkan, akdemisi, pihak TNI, Polri, BUMN, BUMD, Perbankan dan stakeholder terkait lainya.
Menurutnya selama ini sering dilakukan evaluasi smart city tapi Dewan Smart City tidak pernah terlibat sehingga output yang disampaikan ke tingkat nasional itu kadang-kadang hanya ide dri Dinas Kominfo. Padahal sebenarnya output Kabupaten Mimika adalah ouput yang disepakati bersama oleh Dewan Smart City.
“Dewan Smart City tidak aktif, tidak aktif sama sekali. Setiap ada rapat evaluasi smart city, pimpinan OPD atau tim yang ada dalam Dewan Smart City tidak hadir. Hari ini kita lihat hanya ada dua kepala dinas yang hadir. Saya paham karena mereka semua tidak ada di Timika. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Kadiskominfo apakah kita tunda dulu karena ini hal yang sangat kursial yang harus kita duduk bersama menyampaikannya. Tapi menghargai pedamping, narasumber dari Bandnug, dari Jakarta yang sudah datang maka kita putuskan jalan saja. Kita hari ini putuskan program-program yang akan kita sampaikan pada evaluasi tingkat nasional,” ujarnya.
Namun, dia berharap setelah dari Surabaya, Kadis Kominfo kembali membuat rapat khusus dengan Dewan Smart City. Pendamping dan narasumber diundang lagi. “Semua harus hadir lengkap, supaya semua punya pemahamann yang sama mengenai smart city, karena kebanyakan belum paham,” kata Johannes,
Ia juga mengkiritisi, OPD-OPD masih parsial dalam bekerja, tidak koordinasi, tidak kolaborasi, padahl OPD-OPD harus saling berkolaborasi tidak boleh pertahankan ego sektoral supaya bisa sama-sama menentukan program-program prioritas dan lain-lain.
Ia juga berpesan agar Dewan Smart City di Mimika harus siap agar rapat evaluasi smart city tingkat nasional yang kedua nanti bisa dilakukan di Timika.
“Kita harus siap. Jadi seluruh indonesia kumpul di sini sekaligus kita bisa promosikan Kabupaten Mimika untuk kepentingan daerah ini. Jadi nanti di Surabaya kita hadir untuk bisa memperjuangkan daerah mana yang bisa menjadi pusat evaluasi. Selama ini evaluasi di Jakarta terus tapi sekarang mindset sudah mulai berubah, evaluasi tingkat nasional bisa dilakukan di kabupaten atau kota yang sudah siap. Jadi saya berharap kita harus siap bukan hanya fasilitas tapi mindset berpikir kita harus seirama, kompak,” tegasnya.
Ia menegaksn smart city bukan hanya semata-mata apliaksi, digitalisasi dan teknologi tapi merupakan kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari regulasi, tata cara prosedural yag kemudian tujuan terakhir adalah memudahkan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh. “Kalau memang dibutuhkan aplikasi untuk memudahkan pelayanan kita pakai, kala tidak perlu, tidak perlu juga kita pakai, regulasi saja yang kita gunakan,” ujarnya.
Dia mencontohkan di Kota Madya Madiun, ada regulasi simpel tapi dari regulasi itu Madiun dapat penghargaan tingkat nasional. Regulasinya adalah Pemkot Madiun memberikan dana 100 juta kepada setiap RT untuk program-program kebersihan dan pelayanan masyarakat dalam bidang lainnya. Hasilnya Madiun bersih dari smpah, drainase bersih dan juga juga masyarakat dimudahkan dalam berbagai pelayanan.
“Itukan kebjakan-kebijakan yang smart yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari contoh-contoh ini saya berharap semua pimpinan OPD bisa paham sehingga kita sama-sama berpikir langkah-langkah apa yang paling baik untuk melaksanakan pelayanan masyarakat,” tutur Johannes.
Dikatakan dalam mewujudkan Mimika menjadi smart city dibutuhkan anak-anak muda yang kreatif, sehingga anak-anak muda bisa diikutsertakan sebagai relawan dalam Dewan Smart City.
Generasi milenial di Mimika sangat kreatif dan mempunyai semangat yang tinggi namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Ke depan kita pemerintah bisa memberikan perhatian dan mendampingi generasi milenial agar keterampilan, kreativitas mereka lebih terarah. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri, kita ada tenaga dari pers, akademisi, generasi milenial kita harus duduk sama-sama, tukar pikiran karena mewujudkan Mimika jadi smart city bukan hanya tugas pemerintah atau tugas Diskominfo tapi tugas kita semua,” ujarnya.
Johannes mengungkapkan Mimika termasuk 25 kabupaten/kota pertama di indonesia yang jadi perintis smart city, namun ia meminta pemerintah dan masyarakat tidak hanya puas sampai di situ namun harus lebih maju sehingga ke depan Mimika menjadi tempat belajar tetang smart city bagi daerah lain.”Kita harus maju satu langkah lagi kita jadi tepat di mana orang datang belajar smart city,” sebutnya.
Dia menambahkan sebagai salah satu betuk dukungan terhadap terwujudnya smart city, Pemkab sebenarnya sudah menyediakan pembayaran secara online melalui aplikasi atay pelayanan digitalisasi. Sudah ada panitia percepatan pembayaran secara elektronik, namun sayangnya program ini nampak belum jelas.
“Tim ini nampakanya maju mundur, mungkin dia tidak tahu tugasya, mungkin juga dia tidak ikut rapat. Tapi saya berharap semuanya kita benahi ke depan,” pesannya.
Wartawan/Editor: Yosefina
