TIMIKA, CARTENZNEWS.com-Program Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah per April 2024 ini semua pasien yang ditemukan stunting terdata dalam aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) diberikan uang Rp1juta perbulan.
“Program ini sudah jalan mulai dari tahun lalu, kalau tahun ini kita mulai lagi per April 2024. Uang ini disalurkan melalui PT POS,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Silvanus Sumule saat ditemui awak media di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (4/4/2024).
Baca Juga
Dikatakan pemerintah tidak hanya memberikan uang satu juta, setiap pasien stunting juga mendapat pendampingan dari petugas. Setiap petugas mendampingi empat pasien, dari satu pasien petugas dibayar perbulan Rp250 ribu, sehingga dari empat pasian yang didampingi setiap petugas mendapat Rp1juta perbulan.
Pendampingan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari provinsi selama tiga bulan. “Setelah tiga bulan petugas dari Pemprov tidak mengintervensi lagi. Kami kemarin berkolaborasi dengan teman-teman di Mimika. Kami Provinsi hanya intervensi yang darurat, seperti mendapatkan pasien stunting berat badan tiba-tiba turun dan segala macam itu harus segera kita intervensi selama tiga bulan. Sesudah tiga bulan tidak lagi diintervensi turun lagi. Selanjutnya intervensi dilakaukan oleh OPD-OPD dan pihak-pihak lain di kabupaten melalui program-program,” ucap dia.
Ia mengatakan penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi perlu kolaborasi semua pihak. Ibaratanya, tidak ada dokter yang jago tapi kekompakan tim kamar operasi yang diperlukan.
Namun yang lebih penting, lanjut dia untuk menanganani masalah stunting adalah peran keluarga.
“Stunting itu harus diselesaikan oleh keluarga sendiri, tidak bisa bebankan semuanya kepada pemerimtah, itu pikiran yang salah. 60 persen pasien stunting karena keluarga tidak mampu. Tidak ada makanan bergizi yang dikonsumsi saat ibu hamil dan saat anak sudah dilahirkan. Jadi penanganan stunting butuh kolaborasi semua pihak. 40 persen urusan bidang kesehatan, 60 persen bidang non kesehatan,” ucap Silvanus.
Wartawan/Editor: Yosefina
